Kintamani Jadi Kawasan Otorita

BANGLI - Rencana pengambilalihan pengelolaan objek wisata Kintamani oleh Pemerintah Kabupaten Bangli kian dilancarkan. Dipastikan Pemkab Bangli bakal mengubah Kintamani menjadi kawasan otorita.

"Dengan kawasan otorita ini kami berharap bisa meningkatkan pemasukan dari sektor pariwisata," ungkap Wakil Bupati Bangli I Made Gianyar, Senin (2/6/2008).

Di hadapan sejumlah tokoh masyarakat Kintamani, Made Gianyar meyakinkan apabila Pemkab Bangli yang mengelola pariwisata Kintamani akan ada perbaikan, baik pengelolaan maupun pemasukan. Dengan kawasan otorita, pihaknya yakin kebocoran pemasukan akan bisa ditekan.

"Kita telah membentuk tim untuk itu. Tim telah mengadakan penelitian, hasilnya cukup membanggakan," kata Gianyar.

Kata dia, jika nantinya sudah ditetapkan sebagai kawasan otorita maka Kintamani akan ditutup sebagai jalur umum. Tentunya, kata dia, akan ada perubahan arus lalu lintas.

"Yang diperbolehkan masuk kawasan hanyalah wisatawan asing maupun lokal. Sementara kendaraan umum lainnya tidak diperbolehkan. Kalau pun masuk tentu akan kena pungutan layaknya wisatawan," tandasnya.

Untuk mendukung itu, ke depan Pemkab Bangli dan Pemrov Bali akan merintis pembangunan jalan alternatif. Jalan tersebut direncanakan akan dibangun dari Desa Sekardadi masuk ke Bayung Gede menuju Desa Belancan, Gelagah Linggah, dan Pasar Tenten Kintamani.

"Ini nantinya akan menjadi jalan alternatif provinsi menghubungkan Bangli-Buleleng," katanya.

Lalu bagaimana dengan penduduk lokal di kawasan otorita? Kata dia, untuk warga yang ada di kawasan itu nantinya akan diberikan kartu pengenal.

"Kartu ini harus dikenakan setiap warga bepergian. Nah, kartu inilah yang nantinya membedakan warga lokal dengan orang luar yang masuk kawasan otorita. Bila kelupaan membawa kartu itu warga akan dikenakan biaya masuk," terang Gianyar.

Gianyar melanjutkan, bila kawasan otorita bisa diterapkan nantinya, maka tahun pertama dia menargetkan Rp10 miliar bakal masuk ke APBD dari Kintamani. Sementara kesejahteraan pedagang akan terjamin. Pasalnya, nantinya mereka akan mendapatkan persentase dari adanya kunjungan wisatawan itu.

"Misal sehari mereka tidak jualan tentu akan mendapatkan kompensasi," ucap Made Gianyar yang selama ini ditunjuk menjadi Ketua Tim Negosiasi antara Pemkab Bangli dan Yayasan Bintang Danu.